Home / Nasional / Pemerintah

Rabu, 23 April 2025 - 18:01 WIB

Mendagri Apresiasi Kinerja Ditjen Dukcapil

mm Redaksi

Mendagri Tito Karnavian (Tengah) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (Foto : NOA.co.id/HO-Puspen Kemendagri).

Mendagri Tito Karnavian (Tengah) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (Foto : NOA.co.id/HO-Puspen Kemendagri).

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu.

Menurut Mendagri, berkat kemampuan jajaran Dukcapil dalam meningkatkan pelayanan secara terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, data yang dimiliki Dukcapil dinilai paling lengkap.

“Data kependudukan yang paling lengkap dan menjadi referensi dari semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta data kependudukan adalah data dari Dukcapil Kemendagri dan jajarannya. Ini apresiasi saya,” Kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, 23 April 2025.

Baca Juga :  Perkuat Kerjasama, Kepala Kantor DPD RI Aceh Kunjungin Museum Tsunami Aceh

Keunggulan yang dimiliki Dukcapil, imbuh Mendagri, layak untuk dibanggakan. Hal itu terlihat dari hasil rekaman data yang mencakup biometrik, sidik jari, wajah, hingga iris mata. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara pasti data spesifik yang dimiliki masyarakat.

Mendagri membeberkan, saat terjadi kasus terorisme bom bunuh diri beberapa tahun lalu, data dukcapil sangat berguna dalam mengungkap pelaku teror secara cepat. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat.

Baca Juga :  Waled Kukuhkan Kampung Siaga Bencana (KSB) Beusaree Kecamatan Lhoong

hingga saat ini perekaman KTP-el telah menjangkau banyak masyarakat. Meski begitu, masih ada sejumlah warga yang belum melakukan perekaman. Oleh karenanya, Mendagri meminta secara khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman. Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah.

keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Aceh Barat Gelar Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Gampong

“Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” imbuh Mendagri.

Pada pertemuan tersebut, Mendagri mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menggelar Rakornas secara hybrid. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya yang baik dalam mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia percaya, meski dilakukan dalam suasana yang lebih sederhana, Rakornas tersebut terasa lebih bermakna karena dapat diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda).

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Selama Proses Hukum, Pemerintah Aceh Fasilitasi Keluarga Almarhum Imam Masykur

Aceh Barat

Tanggapi Aksi Penolakan Terhadap Dirinya, Drs. Mahdi Efendi: Itu Hak Demokrasi Siapapun

Daerah

Menko Polkam Sidak Sekolah Rakyat

Daerah

Mendagri Tito Langsung Tancap Gas Petakan Permasahan Bencana Sumatra

Aceh Besar

Pemkab Aceh Besar Gelar Zikir dan Doa Bersama

Nasional

Aceh Nihil, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 WNI Jemaah Haji Nonprosedural

Aceh Barat Daya

Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Pendataan hingga Agustus

Nasional

Fokus Utama Layanan Publik Berbasis HAM, Menteri HAM RI Apresiasi Rencana Aksi Perubahan Kalapas Meulaboh