Phnom Penh – Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, memberikan briefing kepada korps diplomatik di Phnom Penh tentang perkembangan situasi keamanan di perbatasan Kamboja-Thailand. Duta Besar RI Santo Darmosumarto beserta Atase Pertahanan KBRI Phnom Penh hadir dalam kegiatan tersebut.
Menlu Kamboja menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada tanggal 28 Mei 2025. Disampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai berdasarkan hukum internasional dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.
“PM Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” Kata Prak Sokhonn, dalam keterangan Resminya yang diterima Kantor Berita NOA.co.id melalui KBRI Phnom, Jumat 25 Juli 2025.
Prak Sokhonn mengatakan, Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Menlu Kamboja ucapkan apresiasi atas upaya PM Malaysia lakukan komunikasi langsung dengan pimpinan kedua negara yang bertikai.
Menanggapi pertanyaan Dubes RI tentang dampak dari konflik terhadap masyarakat di perbatasan, Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, namun belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak.
Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban. Di saat yang sama, Menlu Kamboja sampaikan himbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear.
Dubes Santo menjelaskan, KBRI Phnom Penh mencatat adanya WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan kasus yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh selama ini. Namun demikian, tidak diketahui angka riil jumlah WNI di provinsi tersebut. Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear.
“Kedua provinsi ini berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh,” Kata Dubes Santo.
KBRI Phnom Penh menghimbau seluruh WNI yang berada di Kamboja agar:
1. Tetap tenang, tidak panik, dan tetap menjaga kewaspadaan.
2. Menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah yang terdampak konflik.
3. Mengikuti perkembangan situasi keamanan dari sumber-sumber resmi, baik dari otoritas Kamboja, media terpercaya, ataupun media resmi KBRI Phnom Penh.
4. Melakukan lapor diri di portal Peduli WNI (www.peduliwni.kemlu.go.id) untuk
mempermudah komunikasi dengan KBRI.
“KBRI Phnom Penh akan terus memantau perkembangan situasi dan semakin mengintensifkan komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai provinsi di Kamboja,” Kata Dubes Santo.
Bagi WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi KBRI Phnom Penh melalui nomor Whatsapp (WA) +855 12 813 282 (Hotline Pelindungan WNI) dan +855 61 844 661 (Hotline Konsuler).
Editor: Amiruddin. MK
