Home / Internasional / Opini / Pemerintah

Jumat, 15 Maret 2024 - 02:14 WIB

Repatriasi menjadi faktor kunci untuk menyelesaikan krisis Rohingya

mm Redaksi

Tanpa terwujudnya prinsip pembagian beban dan tanggung jawab yang adil oleh komunitas internasional yang lebih luas, tidak akan mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan melindungi etnis Rohingya.

Meskipun memiliki dampak serius terhadap perekonomian, lingkungan, keamanan, dan stabilitas sosial-politik, memperingatkan ancaman yang berasal dari risiko radikalisasi dan ekstremisme kekerasan di kalangan etnis Rohingya dapat merusak stabilitas regional.

Baca Juga :  Tutup Rakernas, Jaksa Agung : Jaga Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan

Setiap tahun ada 30.000 bayi baru lahir yang ditambahkan ke pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menolak gagasan integrasi Rohingya dan meminta semua aktor kemanusiaan termasuk UNHCR dan IOM untuk memfasilitasi pemulangan Rohingya yang aman dan sukarela ke tanah air mereka di Myanmar.

Baca Juga :  Pj. Bupati Mahdi Efendi Resmi Canangkan PIN Polio di Aceh Barat

Pemulangan warga Rohingya ke Mynamar secara aman, sukarela dan bermartabat akan menjadi solusi berkelanjutan atas krisis ini dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan dalam mencapai hal tersebut.

Mengenai dampak buruk terhadap ekologi dan keanekaragaman hayati di Cox’s Bazar akibat tinggalnya etnis Rohingya dalam jangka waktu yang lama, khususnya degradasi hutan lindung seluas enam ribu delapan ratus hektar, Aksi iklim yang efektif harus diprioritaskan oleh komunitas internasional.

Baca Juga :  Anggota DPR : Perlunya Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Repatriasi akan menjadi faktor kunci untuk menyelesaikan krisis Rohingya dan Myanmar harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut serta pentingnya keterlibatan ASEAN dan pemangku kepentingan regional lainnya.

Share :

Baca Juga

Internasional

UNDP Indonesia Sambut Sara Ferrer Olivella sebagai Kepala Perwakilan Baru

Internasional

Tidak patuhi persyaratan, WNI ditolak masuk ke Malaysia

Pemerintah

Pemerintah Aceh Mulai Susun Rencana Pembangunan 20 Tahun ke Depan

Pemerintah

Plt Sekda Aceh: Sanggamara Adventure and Challenge, Sarana Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana

Aceh Utara

Bupati Aceh Utara Tempel Stiker Nomor Telepon Penting di Rumah Warga, Ini Tujuannya

Pemerintah

APH Didesak Usut Temuan BPK Soal Kasbon Pemkab Gayo Lues

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Dampingi Kapolda Aceh Serahkan Bantuan Sumur Bor kepada Warga LamsieĀ 

Aceh Barat

RAPBK Perubahan Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 Disetujui