Home / Politik

Minggu, 12 Mei 2024 - 09:54 WIB

Wakil Generasi Milenial Berharap Dilibatkan dalam Kontestasi Pilkada di Aceh

mm Redaksi

Wakil Generasi Milenial Berharap Dilibatkan dalam Kontestasi Pilkada Di Aceh. Foto: tangkapan layar/Hidayat S/ NOA

Wakil Generasi Milenial Berharap Dilibatkan dalam Kontestasi Pilkada Di Aceh. Foto: tangkapan layar/Hidayat S/ NOA

Banda Aceh – Generasi milenial di Aceh menyuarakan harapan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kontestasi politik praktis, terutama dalam Pilkada mendatang. Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah adanya batasan dalam Qanun Aceh yang mengatur partisipasi mereka dalam proses politik.

Dalam sebuah dialog yang diadakan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh, Ketua PII Aceh, Amsal SE, ME, menyoroti bahwa meskipun milenial diakui sebagai penentu masa depan bangsa, mereka sering diabaikan dalam politik praktis.

Baca Juga :  Marak Terjadi Perusak Baliho, Ketua Poros Muda : InsyaAllah Kami SABAR Menuju Kemenangan

“Amsal menyatakan bahwa seringkali kaum milenial dianggap tidak penting dalam pelaksanaan politik praktis dunia perpolitikan karena belum memiliki KTP dan hak pilih. Namun, ia menegaskan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, mereka akan menjadi pemilih yang bisa menentukan arah suara,”

Selain itu, narasi negatif tentang partisipasi kaum milenial dalam politik, seperti terlibat dalam kampanye gelap, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Dr. Efendi Hasan, Dekan Fisip dari Universitas Syiah Kuala, hanya sedikit milenial yang mau terlibat langsung dalam politik, sementara mayoritas dari mereka ingin terlibat dalam Pilkada sebagai upaya untuk merubah nasib daerah.

Baca Juga :  Panwaslih Aceh Selatan Hadiri Rapat Revisi Anggaran di Aceh Tengah  

“Dr. Efendi Hasan menekankan bahwa generasi milenial harus menjadi penentu pembangunan bangsa ke depan, dan untuk itu, perlu melibatkan mereka secara maksimal dalam proses politik,”

Dalam hal ini, Dr. M Akmal, Dosen Fisip Universitas Malikussaleh, menyarankan perlunya perubahan dalam sistem perundangan terkait pemilihan umum untuk mempermudah partisipasi kaum milenial.

Menurutnya, masih banyak kekurangan dalam sistem pemilu saat ini yang membuat generasi muda terbatas dalam tampil sebagai calon.

Baca Juga :  Gantikan Alhudri, Mendagri Tunjuk Jata jadi Pj Bupati Gayo Lues

“Dengan adanya perubahan dalam sistem perundangan, diharapkan partisipasi kaum milenial dalam politik dapat meningkat, menuju demokrasi yang lebih inklusif dan membuat mereka menjadi penerus bangsa yang lebih baik,”

Ketiga narasumber ini berharap agar langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan agar generasi milenial dapat terlibat secara maksimal dalam proses politik dan menjadi agen perubahan yang positif untuk masa depan Aceh.

Penulis: Hidayat S

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Daerah

Firman Soebagyo Pastikan Revisi UUPA Tetap Dijalur Helsinki

Politik

Ketua PSI Aceh Roadshow ke Abdya, Wujudkan Soliditas dan Komitmen

Politik

Sa’id Mulyadi Optimis Mendapat Dukungan Besar Dari Masyarakat Pidie Jaya

Politik

Akademisi Unimal: Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP bukan Mengkerdilkan Institusi Penegak Hukum Lainnya

Politik

Penundaan Pergantian Anggota MWA, Dosen USK Angkat Suara

Banda Aceh

Pilchiksung Jeulingke 2026 Digelar Ulang, 5 Calon Keuchik Siap Bertarung

Politik

Sulaiman, SE: PT SBA Wajib Mempekerjakan Kembali 52 Tenaga Kerja yang Telah Dipecat

Daerah

Politisi Muda Aceh Singkil Usulkan Duet Mualem-Aminullah untuk Pilkada Aceh 2024