Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta edukasi terkait HIV/AIDS di Kota Banda Aceh.
Usulan tersebut disampaikan Irwansyah usai menerima audiensi Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRK, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Melalui wadah ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani secara kolaboratif,” ujar Irwansyah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga saat ini tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga Juli 2026 terdapat 43 kasus baru.
Irwansyah menyatakan DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan terhadap program pencegahan HIV/AIDS maupun tuberkulosis (TBC), baik melalui fungsi penganggaran maupun fasilitasi koordinasi antarinstansi.
Ia juga mengusulkan agar DPRK memfasilitasi forum bersama yang melibatkan instansi pemerintah, perusahaan, serta berbagai lembaga di Banda Aceh guna membangun komitmen bersama dalam upaya pencegahan penyakit menular tersebut.
Adinkes Fokus pada HIV/AIDS dan TBC
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa organisasi tersebut saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Namun, pada tahap awal fokus kegiatan diarahkan pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penguatan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyampaikan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh memerlukan perhatian serius.
Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Saat ini terdapat 21 fasilitas layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh, termasuk RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, serta sejumlah puskesmas.
Menurut dr. Rayhan, hingga kini tercatat 140 pasien HIV/AIDS meninggal dunia, sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu faktor risiko yang banyak ditemukan dalam data kasus baru adalah hubungan seksual antarsesama laki-laki (MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti tingginya angka kasus TBC di Banda Aceh.
Media Yulizar menjelaskan bahwa apabila terdapat satu anggota keluarga yang terdiagnosis TBC, maka seluruh anggota keluarga lainnya perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai prosedur untuk mencegah penularan.
“Jika dalam satu rumah terdapat satu orang yang positif TBC, maka anggota keluarga lainnya juga harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Karena itu, Adinkes mendorong peningkatan kegiatan skrining, baik di lingkungan masyarakat maupun instansi pemerintah dan swasta.
Dalam kesempatan tersebut, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan skrining, edukasi, sosialisasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC. Selain itu, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) juga diharapkan dapat berpartisipasi mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut.
DPRK Dukung Penguatan Kolaborasi
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai meningkatnya kasus HIV/AIDS menunjukkan perlunya langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif menjalankan berbagai program pencegahan.
Karena itu, Musriadi mendukung usulan pembentukan komite baru yang dapat mengoordinasikan berbagai pihak dalam upaya pengendalian HIV/AIDS maupun TBC.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program pencegahan, penanganan, dan penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Editor: Amiruddin. MK
