Aceh Singkil – Puluhan warga Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, memprotes dugaan pemangkasan data penerima bantuan rehabilitasi rumah terdampak banjir yang dilakukan usai proses verifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (4/3/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan Penempelan hasil verifikasi di kantor desa itu bentuk transparansi dan uji publik, supaya masyarakat bisa melihat hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemda.
“Silahkan saja masyarakat yang merasa terdampak membuktikan kalau rumah mereka memang terdampak. Itu uji publik, masyarakat yang merasa memang masuk kriteria silahkan mengajukan bukti untuk diverifikasi oleh Pemda,” Kata Abdul Muhari melalui pesan singkat kepada Kantor Berita NOA.co.id, Rabu, 4 Maret 2026.
Diketahui, Warga mendatangi halaman Kantor Bupati Aceh Singkil untuk mempertanyakan hasil verifikasi penerima bantuan tersebut. Massa yang terdiri dari pria dan ibu-ibu berupaya menemui Bupati Safriadi Oyon guna meminta penjelasan langsung.
“Kami hendak bertemu bupati. Mana bupati? Kami sangat tidak setuju dengan hasil verifikasi penerima bantuan banjir karena sangat banyak yang dipangkas,” ujar Jamirin, salah seorang warga Ujung Bawang.
Kepala Satpol PP, Afrijal, berupaya menenangkan massa dan meminta agar pertemuan dilakukan melalui perwakilan.
“Kalau hendak berjumpa bupati, silakan beberapa orang saja sebagai perwakilan. Namun saat ini bupati tidak berada di tempat,” ujar Afrijal kepada warga.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan juga mencoba memberikan penjelasan terkait mekanisme sanggah berjenjang atas hasil verifikasi. Namun, warga menilai keputusan sepenuhnya berada pada ranah BPBD atau tim verifikasi sehingga penjelasan tersebut dianggap belum menjawab tuntutan mereka.
Warga menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) awal, jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah sebanyak 171 kepala keluarga. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang, jumlah tersebut berkurang menjadi 61 penerima.
Aparatur desa setempat juga menjelaskan, data pengajuan bantuan rehab rumah bnatuan dampak banjir telah diserahkan ke kantor PUPR untul dilanjutlan ke BPBD. Namun hasil di BPBD malah banyak trerpangkas.
“Kalau tidak dapat semua bantuan sesuai SK pertama atas nama bupati, tidak usah semua dapat,” kata warga secara serempak.
Sementara itu, Aparatur Desa Ujung Bawang, Khalikul, mengatakan bahwa protes dipicu kekecewaan warga setelah melihat pengumuman hasil verifikasi yang ditempel di kantor desa.
“Awalnya ada 171 penerima, setelah diverifikasi tinggal 61 orang. Ada sekitar 117 nama yang dipangkas, itulah yang memicu protes warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya perwakilan warga telah mendatangi kantor BPBD untuk meminta klarifikasi. Namun karena Kepala BPBD, Alhusni, tidak berada di tempat, warga kemudian beralih mendatangi kantor bupati.
“Karena pimpinan tidak ada di kantor BPBD, warga kemudian menuju kantor bupati. Namun hasilnya dinilai belum memuaskan,” katanya.
Editor: Amiruddin. MK
