Banda Aceh – Forum Komunikasi Perdamaian dan Perjuangan Aceh (FKPPA) mengeluarkan pernyataan terkait serangan yang deras terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir.
Ketua FKPPA, Polem Muda Ahmad Yani, menyatakan bahwa kritik tajam yang muncul belakangan ini sudah tidak bersifat konstruktif.
Polem menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat tentang latar belakang serangan sistematis tersebut.
Tim FKPPA melakukan penelusuran dan menduga bahwa oknum pengamat yang aktif menyerang pernah mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II di Dinas Kesehatan Aceh, namun tidak lolos.
“Pengamat ini menggunakan narasi provokasi untuk melampiaskan kekesalan politik karena gagal masuk tiga besar seleksi,” tegas Polem.
Polem menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan bahwa integritas intelektual kampus bisa terkalahkan oleh rasa sakit hati kepada Sekda yang menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi saat itu.
Polem menegaskan bahwa tuduhan tentang pemangkasan anggaran Rumah Dhuafa dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk menaikkan Tunjangan Profesi PNS (TPP) tidak memiliki dasar dan termasuk bentuk pembusukan politik.
Tim FKPPA mengklarifikasi bahwa anggaran TPP senilai Rp1,5 triliun berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat.
Sementara untuk JKA, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di bawah arahan Gubernur Mualem berkomitmen penuh untuk mengalokasikan dana yang diperlukan.
Polem juga mengajukan pertanyaan tentang perubahan pos anggaran JKA ke kategori ‘Pokir’ yang dilakukan oleh beberapa pihak di legislatif.
“Masyarakat harus tahu siapa yang melakukan intervensi anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kondisi banjir yang melanda Aceh,” tegasnya.
Polem mengingatkan bahwa M. Nasir adalah kader senior yang telah bekerja bersama Gubernur Mualem selama lebih dari 15 tahun. Kolaborasi mereka sudah berjalan jauh sebelum Nasir menjabat di KONI dan kemudian menjadi Sekda Aceh.
“Beberapa pihak menyerang Sekda karena tidak berani menghadapi Gubernur secara langsung,” sebut Polem.
Ia menduga ada aktor intelektual yang menggunakan berbagai isu tersebut untuk menyerangnya mulai dari tuduhan korupsi dana KONI, pemangkasan anggaran JKA, hingga masalah personal nikah siri.
“Semua tuduhan ini belum pernah mendapatkan bukti yang kuat,” tambah Polem.
Mantan Ketua Forum Komunikasi Aneuk Bangsa (Forkab) Aceh ini mengajak untuk selalu menjaga etika dan keadilan dalam menyampaikan pendapat.
“Saya sangat menghargai sikap Sekda Nasir yang tetap fokus menjalankan tugasnya di bawah instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Polem juga berpesan kepada para pengamat jangan biarkan rasa kebencian melahirkan ketidak adilan.
“Keadilan adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Tuhan,” tutup Polem.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
