Aceh Barat Daya — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin menyerukan penguatan upaya pencegahan terhadap perilaku seksual yang menurutnya menyimpang di tengah masyarakat.
Ia meminta Dinas Syariat Islam (DSI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), kepolisian, serta Satpol PP-WH ikut mengambil peran melalui dakwah, edukasi, dan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan Safaruddin saat memberikan arahan dalam kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan Penanganan Karhutla di Kabupaten Abdya, Senin (31/8/2026).
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kekhawatiran terhadap penyebaran HIV/AIDS yang menurutnya mulai terdeteksi di daerah itu.
“Ini penyakit dan dia menjangkiti, penularannya secara cepat,” kata Safaruddin dalam arahannya.
Safaruddin menyebut pemerintah daerah telah menerima laporan mengenai belasan kasus HIV/AIDS di Abdya.
Ia menilai angka tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini.
Namun, ia tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Safaruddin meminta tokoh agama ikut menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui masjid dan kegiatan keagamaan.
Ia juga meminta MPU mendorong materi dakwah yang berkaitan dengan pencegahan perilaku seksual berisiko serta bahaya HIV/AIDS.
“Kepada MPU, tolong kampanyekan ini. Jangan berat-berat dakwah dan tausiyahnya, sampaikan itu saja,” ujarnya.
Dalam arahannya, Safaruddin secara khusus menyatakan akan memerangi LGBT.
Ia meminta pemerintah dan masyarakat melakukan langkah pencegahan melalui pendekatan keagamaan serta pengawasan sosial.
Selain MPU, Safaruddin meminta kepolisian dan Satpol PP-WH meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah tempat usaha, termasuk salon, apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran.
“Teman-teman di kepolisian dan juga saya minta Satpol PP kontrol setiap salon-salon yang ada di kabupaten kita ini,” katanya.
Safaruddin menekankan pentingnya deteksi dan penanganan sejak dini.
Menurut dia, pemerintah perlu merespons setiap persoalan masyarakat secara cepat dengan mengedepankan solusi.
Di sisi lain, ia mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun kewenangan.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Safaruddin juga meminta jajaran pemerintah memperkuat pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan.
Ia berharap RSUD Teungku Peukan serta puskesmas dan pustu di seluruh kecamatan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, peningkatan pelayanan kesehatan juga penting dalam menghadapi persoalan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan HIV/AIDS.
Safaruddin mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berkolaborasi menghadapi berbagai persoalan sosial dan kesehatan.
Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan tokoh agama, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kampanye pencegahan tidak berhenti pada seruan, tetapi berlanjut dalam bentuk edukasi yang bertanggung jawab dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat memahami risiko kesehatan.
Pemerintah daerah, kata Safaruddin, akan terus mendorong langkah pencegahan melalui perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain isu HIV/AIDS dan perilaku seksual berisiko, dalam kesempatan yang sama Safaruddin juga menyinggung persoalan narkoba.
Serta fenomena judi online yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak hanya menjalankan tugas administratif.
Tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat dari berbagai persoalan sosial yang dapat berdampak pada kehidupan keluarga dan lingkungan.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
