Aceh Singkil – Ketua Tim Verifikasi Lapangan Pematokan Titik Awal TORA, Asmuddin, mengatakan dimulainya verifikasi berkas untuk pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kantor Kecamatan Kuala Baru dan di saksikan Oleh Mansurdin sebagai Camat dan di berikan langsung Oleh Para Keuchik dari 3 Desa yang ada di Kuala Baru, Rabu (29/5/2024).
Proses pembebasan lahan masyarakat yang terkena kawasan hutan lindung total luas 194 hektare, untuk tiga desa di Kecamatan Kuala Baru, yaitu Desa Kayu Menang, Kuala Baru Laut, dan Kuala Baru Sungai.
“Kawasan hutan lindung ini mencakup lahan garapan pertanian, perkebunan, dan tambak seluas 708,56 hektare yang akan dibebaskan sesuai berkas yang telah diberikan,” Kata Asmuddin kepada Kantor Berita NOA.co.id, Rabu 29 Mei 2024.
Sambungnya, Asmuddin menjelaskan bahwa negara akan memberi peluang kepada enam kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Suro, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat. Peluang ini diberikan oleh Kementerian untuk wilayah tersebut.
“Peluang ini bisa bertambah sesuai dengan peta indikatif TORA dan alas hak masyarakat,” Pungkasnya.
Diketahui, jika Proses tersebut berdasarkan legalitas surat Keuchik yang diajukan kepada Bupati, dan Bupati akan membawa permohonan ini ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 18 (BPKHTLW).
“Dalam proses verifikasi ini, bukti alas hak seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki masyarakat atau bukti penguasaan tanah yang telah digarap lebih dari puluhan tahun, bahkan dari zaman Belanda, akan menjadi dasar pengajuan. Namun, pembebasan lahan tidak boleh melebihi 5 hektare per pemilik,” Ujarnya.
Asmuddin, sebagai ketua tim kecil Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) TORA Aceh Singkil, menekankan pentingnya penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan ini untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan lahan yang lebih baik di masa depan.
“Dengan dimulainya proses verifikasi ini serta Pematokan titik awal di Desa Kuala Baru Sungai, diharapkan masyarakat yang terkena dampak dapat segera mendapatkan kejelasan dan hak atas tanah yang selama ini mereka garap dan kuasai. Proses ini merupakan langkah awal dalam penataan kawasan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Singkil,” Tutupnya.
Editor: Amiruddin. MK
