Banda Aceh – Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, menyita dua kapal nelayan yang diduga menangkap ikan menggunakan bahan peledak (destructive fishing) di perairan Pulo Aceh, Aceh Besar.
“Kita mengamankan dua unit kapal ikan KM Tanpa Nama (GT 1) tanpa dokumen di sekitar perairan Pulo Aceh pada 26 Juli 2024”, kata Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Sahono Budianto dalam konferensi pers di kantor setempat, Senin, 30 Juli 2024.
Ia menjelaskan empat orang awak kapal yang menjadi tersangka melarikan diri saat petugas melakukan pengejaran.
“Mereka lari ke atas bukit dengan membawa kantong plastik diduga berisi bahan peledak,” ujarnya.
Sahono mengaku petugas terkendala saat melakukan pengejaran lantaran kondisi teluk dan berkarang, sehingga tidak bisa menyandarkan kapal.
Sahono juga menjelaskan, di lokasi teluk tersebut telah ada satu yang telah bersandar sebelumnya. Petugas juga menemukan kompresor siap pakai, sepatu katak (fin), jaring kondisi rusak, serok ikan serta wadah kantong ikan, namun belum ditemukan ikan hasil tangkapan dalam kapal yang disita.
“Saat ini, kapal dan barang bukti diamankan ke dermaga Pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses lebih lanjut,” tuturnya.
Sahono menyebutkan penangkapan ikan menggunakan peledak melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Para pelaku diancam hukuman pidana paling lama enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,2 miliar.
Oleh karena itu, Ia mengimbau kepada masyarakat agar melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai peraturan dan tidak merusak lingkungan, karena berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Sementara itu, Panglima Laot Aceh Miftahuddin Tjut Adek mengapresiasi terkait penangkapan ikan secara ilegal. Ia menjelaskan, kegiatan seperti itu secara adat dan agama hukumnya haram lantaran merusak habitat ikan dan merusak lingkungan.
“Ikan yang dibom mengandung racun sehingga berbahaya bagi konsumen. Hal ini juga melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010,” ujarnya.
Editor: Redaksi
