Simeulue – Ketua Paralegal YARA Simeulue, Indra Dili meminta agar Pemda Simeulue memberikan sikap tegas untuk menghentikan aktivitas perambahan hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Latiung dan Pasir Tinggi, Kecamatan Teupah Selatan.
Diduga aktivitas perambahan hutan dilakukan oleh perorangan yang kini mencapai ratusan hektar lahan hutan telah digunduli dan diambil hasil kayu yang berada di lokasi tersebut.
Indra Dili menyampaikan bahwa aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang semula adalah lokasi hutan yang selama ini tidak digarap diduga aktivitas perambahan hutan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi terkait.
“Berdasarkan hasil pansus yang dilakukan oleh anggota DPRK Simeulue diketahui bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit tidak memiliki izin,” kata Indra Dili, Rabu 31 Juli 2024.
Pihaknya meminta agar PJ Bupati Simeulue bisa mengambil sikap agar aktivitas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan kehutanan di Pulau Simeulue.
Karena menurut Indra jika benar aktifitas tersebut tidak mengantongi izin jelas menyalahi aturan perundang-undangan dan pelaku harus ditindak secara hukum.
“Kita meminta APH untuk dapat melakukan proses penegakan hukum jika memang benar ada pelanggaran hukum di kegiatan tersebut,” tegas indra
Adapun Izin atau dokumen yang mesti harus dimilki oleh perusahan yakni harus mendapatkan legal hak atas lahan dalam bentuk HGU, kemudian menyiapkan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), mendapatkan persetujuan lingkungan, izin land clearing, dan izin usaha perkebunan.
Sementara informasi yang diterima dari Rosbian warga Desa Pasir Tinggi, lokasi tanah yang dikelola oleh salah satu perusahaan di Simeulue membeli tanah dari masyarakat sekitar hanya dibanderol Rp 3.300.000 per hektar.
Pihaknya mengaku heran karena selama ini lokasi tanah yang kini dikelola tersebut selama ini tidak pernah diketahui apakah tanah tersebut milik pribadi atau masuk dalam kawasan milik negara.
“Kami berharap agar Menteri AHY bisa turun langsung ke Simeulue untuk melihat persoalan tanah yang saat ini membuat masyarakat resah,” katanya.
Editor: Amiruddin MK
