NOA | Aceh Besar – Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, meminta Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) berkinerja buruk di lingkungan Pemkab Aceh Besar.
Sebab waktu tiga bulan ini dianggap cukup untuk konsolidasi, koordinasi dan adaptasi.
Diketahui, sudah tiga bulan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menjalankan amanat pemerintah pusat, melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Aceh Besar pasca selesainya tugas Bupati Mawardi Ali.
“Selama tiga bulan terakhir, kita mengapreasiasi kinerja gerak cepat melanjutkan estafek pemerintahan sebelumnya. Namun kami melihat kinerja Bupati dalam tiga bulan terakhir belum fokus menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah masa lalu,” kata Usman Lamreung, Sabtu (15/10/2022).
Menurut Usman, dalam tiga bulan terakhir Pj Bupati masih menjalankan rutinitas serimonial menghadiri berbagai undangan dan berkunjung ke gampong-gampong.
Namun, katanya, Pj Bupati masih luput membenahi tata kelola birokrasi internalnya. Seperti masalah krisis keuangan dan berbabagai masalah lainnya, yang seharusnya juga harus berbanding lurus dengan gagasan dan keinginan Pj Bupati.
“Sepertinya, gagasan dan kinerja Pj Bupati tidak mampu diterjemahkan sebagian OPD, sehingga berbagai masalah kurung waktu tiga bulan terakhir belum terselesaikan. Seperti peningkatan PAD, sehingga krisis keuangan belum mampu diselesaikan,” katanya.
Seharusnya, kata Usman, masalah pelik yang kini dihadapi Pemkab Aceh Besar ada solusi dari pimpinan OPD. Namun, gerak lambat OPD Pemerintah Aceh Besar, yang direncanakan meningkat sekitar Rp 196 milyar pada triwulan ke II ini hanya baru dapat direalisasi sekitar Rp 68 miliyar lebih.
“Artinya, pendapatan PAD hanya baru 35,14 persen, masih sangat rendah. Peningkatan PAD yang dicetuskan tidak berbanding lurus dengan apa yang direncanakan,” sebutnya.
Untuk itu, katanya, sudah selayaknya Pj Bupati melakukan evaluasi menyuluruh semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah Aceh Besar.
“Evaluasi ini sangat penting, yang seharusnya dilakukan diawal pemerintahannya sebagai pemetaan dan mengindefikasi masalah. OPD mana dianggap lemah dan tidak cakap, selanjutnya diwarning, untuk memacu kinerjanya, namun ini tidak dilakukan, hingga semangat Pj Bupati membawa perubahan tidak berbanding lurus dengan implementasi kinerja OPD sebagai bawahannya,” katanya.
Lebih lanjut Usman mengatakan, Ia berharap di tiga bulan berjalan ini Pj Bupati melakukan evaluasi secara terbuka. OPD berkinerja lemah sudah selayaknya diganti dengan orang-orang yang tepat, cakap dan siap dengan gagasan.
“Tanpa melakukan evaluasi dan rotasi OPD, akan sia-sia semangat Pj Bupati dalam membanguan Aceh Besar,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Usman, Ia juga berharap Pj Bupati melakukan pemetaan masalah yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya.
“Dan harus ada solusi untuk dilanjutkan pada program pembangunan tahun depan. Diantaranya adalah masih belum fungsional Mall Pelayanan Publik di Lambaro, Puskesmas Pulo Aceh terbengkalai, banyak infrastruktur jalan akses yang sudah rusak parah, penanganan inflasi pasca naik BBM meluluh lantakan perekonomian masyarakat, syariat Islam belum ada arah yang jelas, dan pelayanan pendidikan serta kesehatan yang juga masih banyak masalah. Maka sangat dibutuhkan OPD-OPD yang handal dan mampu bekerja dalam membantu Pj Bupati merealisasikan pembangunan Aceh Besar yang berkelanjutan,” katanya. []
