Aceh Barat Daya – Ketidaktepatan data kembali mencuat di tengah masyarakat. Seorang warga kurang mampu di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mengaku justru masuk dalam kategori desil 8 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Faisal (36), warga Dusun Alue Badek, menjadi contoh nyata persoalan tersebut.
Ia menjalani kehidupan yang jauh dari kata layak, namun sistem pendataan menempatkannya pada kategori yang relatif sejahtera.
Desil 8 sendiri biasanya menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas, sehingga tidak menjadi prioritas penerima bantuan.
Faisal menuturkan kondisi keluarganya tidak mencerminkan kategori tersebut.
Ia menikah sekitar dua tahun lalu dengan seorang janda yang memiliki tiga orang anak yatim dan kini menanggung keluarga dengan penghasilan yang tidak menentu.
Ia bekerja sebagai buruh kasar, kadang menjadi kenek bangunan. Namun pekerjaan itu tidak selalu tersedia.
“Kadang ada kerja, kadang tidak. Kalau tidak ada kerja, ya tidak ada penghasilan,” ujarnya dengan nada lirih.
Ia juga menegaskan bahwa tidak memiliki aset yang bisa menopang kehidupan keluarga.
“Tanah tidak punya, sawah tidak ada, kebun juga tidak ada. Pengharapan dari orang tua juga tidak ada,” lanjutnya.
Kondisi semakin berat karena Faisal harus menanggung anak-anak yatim dalam keluarganya.
Tiga anak yatim berada dalam tanggungannya, dua di antaranya masih menjalani pendidikan. Biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari menjadi beban yang terus menghimpit.
Meski hidup dalam keterbatasan, Faisal mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Ia merasa heran ketika mengetahui statusnya masuk dalam desil 8 DTSEN. “Bantuan sekarang tidak ada. Padahal kondisi kami seperti ini,” katanya.
Permasalahan ini sebenarnya sudah ia sampaikan kepada pemerintah desa. Ia berharap ada perbaikan data agar kondisi yang sebenarnya bisa tercermin dalam sistem.
“Saya sudah lapor ke kepala desa, supaya bisa diperbaiki datanya,” ungkapnya.
Fenomena salah sasaran dalam pendataan sosial seperti ini bukan kali pertama terjadi.
Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat karena masuk dalam kategori yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
DTSEN sendiri menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.
Ketepatan data menjadi kunci agar bantuan bisa tepat sasaran. Namun, jika data tidak diperbarui secara berkala atau tidak diverifikasi dengan baik, maka potensi kesalahan akan terus terjadi.
Kasus yang dialami Faisal menunjukkan adanya celah dalam proses pendataan dan validasi. Sistem yang seharusnya membantu justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sejumlah warga di sekitar Faisal juga mengakui kondisi ekonomi keluarganya memang memprihatinkan.
Mereka menilai status desil 8 yang melekat pada Faisal tidak sesuai dengan kenyataan.
“Kalau lihat kehidupannya, jelas dia layak dibantu. Kerjanya tidak tetap, tanggungan banyak,” ujar salah seorang warga setempat.
Situasi ini memunculkan harapan agar pemerintah daerah maupun pihak terkait segera turun tangan.
Verifikasi ulang data dinilai sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi.
Selain itu, transparansi dalam proses pendataan juga perlu ada peningkatan. Masyarakat harus mendapatkan akses untuk mengetahui dan mengoreksi data mereka jika terjadi kesalahan.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Yusran menilai persoalan seperti ini bisa berdampak luas jika tidak segera mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap program bantuan bisa meningkat, sementara warga yang membutuhkan tetap tidak mendapatkan haknya.
“Validasi data harus melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara langsung. Jangan hanya mengandalkan data lama,” ujarnya.
Faisal kini hanya bisa berharap ada perubahan. Ia ingin pemerintah melihat kondisi nyata yang ia alami bersama keluarganya.
“Saya cuma berharap ada perbaikan data saya. Supaya bisa dapat bantuan untuk kebutuhan keluarga, terutama terkait jaminan kesehatan,” tuturnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik angka dan kategori dalam sistem, ada kehidupan nyata yang membutuhkan perhatian.
Ketika data tidak akurat, maka keadilan sosial sulit terwujud.
Harapannya Pemerintah segera melakukan langkah konkret, mulai dari verifikasi ulang hingga pembaruan data secara menyeluruh.
Dengan begitu, bantuan sosial benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk warga seperti Faisal di pelosok Aceh Barat Daya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
