Aceh Barat Daya – Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Aceh Barat Daya didesak untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten setempat.
Permintaan ini disampaikan Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Miswar, menyusul laporan bahwa 140 dari 152 Gampong di Aceh Barat Daya telah menerima tahap kedua Dana Desa tahun 2024.
“Pihak APH hukum berhak mengawasi dan bahkan mengaudit penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut,” kata Miswar di Blangpide, Rabu (13/11/2024).
Disamping itu juga, kata Miswar, disinyalir tidak sedikit Keuchik di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terlibat menjadi timses calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2024 ini.
“Bahkan ada juga di antara mereka secara berani tampil diatas panggung berkampanye untuk kemenangan calon yang didukungnya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.
Hal ini untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Pengawasan menyeluruh oleh APH terhadap penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.
Menurut Miswar, pengawasan ini penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
“Penegak hukum berhak mengawasi bahkan mengaudit DD ini agar masyarakat mengetahui bagaimana dana yang telah dicairkan digunakan,” katanya.
“Audit ini akan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya,” tambahnya.
Miswar juga mengingatkan bahwa penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Termasuk alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan.
“20 persen Dana Desa harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan bibit unggul, pupuk dan pelatihan teknik pertanian modern. Namun, hingga kini, kegiatan itu belum terlihat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan mengenai keterlambatan atau sepinya kegiatan pembangunan ini.
“Transparansi dalam penggunaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.
Editor: Amiruddin
