Jakarta – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) buka suara soal insiden bentrok antara warga Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan aparat Timor Leste pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, diduga sebanyak 24 warga Dusun Nino terlibat bentrok dengan tujuh personel Unidade de Patrulhamento Da Fronteira (UPF) yang dilengkapi senjata laras panjang. Bahkan, seorang warga Desa Inbate disebut tertembak saat bentrok dengan aparat Timor Leste.
“Kejadian itu melibatkan 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, yang tengah melaksanakan kegiatan gotong royong membuka lahan untuk persiapan menanam jagung di sekitar patok Provinsi 36,” kata Judha dalam keterangan resminya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Judha menjelaskan, Pada saat kegiatan berlangsung, tim survey perbatasan dari Timor Leste melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan desa Inbate, Kabupaten TTU, NTT.
“Tim Timor-Leste terdiri dari 2 pejabat dinas pertanahan dan 5 pengawal bersenjata lengkap dari polisi perbatasan (UPF),” katanya.
pada prinsipnya sambung Judha, kegiatan survey tersebut berada dalam payung kegiatan survey gabungan antara Timor Leste dan Indonesia (Joint Field Survey) namun pada tanggal tersebut Tim Survei Timor Leste bergerak lebih awal tanpa tim survei Indonesia.
“Berdasarkan informasi dari para pihak terkait dan kunjungan langsung ke lapangan oleh tim KBRI Dili, ditemukan fakta bahwa insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman antara Tim Pembangunan patok Timor Leste dengan masyarakat Indonesia di wilayah Inbate, TTU,” ungkap Judha.
Judha menambahkan, Tim Survei Timor Leste tiba di lokasi tanpa didampingi tim dari Indonesia, sedangkan masyarakat setempat masih menolak pembangunan patok batas tersebut sehingga terjadi ketegangan yang memicu terjadinya insiden tersebut.
Terkait peristiwa ini, Judha memastikan KBRI Dili telah melakukan tindak lanjut yaitu menyampaikan kepada otoritas berwenang di Timor Leste untuk dapat melakukan penyelidikan atas insiden ini dan bersama-sama melakukan evaluasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan.
“Mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan sementara tidak melakukan aktivitas di patok provinsi 36,” katanya.
Selain itu, KBRI Dili juga menyampaikan nota diplomatik ke pemerintah Timor-Leste di mana telah disetujui agar proses survey di 12 lokasi rawan dapat ditunda terlebih dahulu guna mencegah eskalasi ketegangan di perbatasan Indonesia dan Oecusse.
“Duta Besar RI untuk Dili juga telah menyampaikan concern kepada Wakil Perdana Menteri Timor-Leste, Mariano Assanami Sabino. Keduanya sepakat untuk menunda kegiatan survei bersama, meminta masing-masing warga untuk saling menahan diri, dan mendorong pengelolaan media kedua negara dengan baik terhadap kejadian ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,” paparnya.
Judha menyampaikan jika perwakilan KBRI Dili di Oecusse sudah meninjau lokasi kejadian dan bertemu serta berkoordinasi langsung dengan seluruh pihak terkait.
“Melalui Atase Kepolisian dan Atase Pertahanan, KBRI Dili juga terus berkoordinasi erat dengan Pamtas dan Polda NTT dalam rangka penyelidikan,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
