Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal ketat proses pemindahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim) dari Jakarta ke rutan Kelas IIA Kendari. Kedua tersangka tersebut yaitu, pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP) yakni Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).
Pemindahan ini dilakukan karena Deddy dan Arif akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari. Berkas kedua tersangka penyuap Bupati Kolaka Timur (Koltim) 2024-2029, Abdul Azis (ABZ) ini, telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Selama pemberangkatan dari Jakarta menuju Kendari, dilakukan pengawalan ketat serta pendampingan dari Tim Jaksa dan pengawal tahanan internal KPK. Tiba di Kendari, langsung dijemput menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Kendari sekaligus pengawalan dari personel Kejari dan Brimob Polda Sulawesi Tenggara,” kata Jaksa KPK, Muhammad Albar Hanafi, dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Hanafi menyebutkan koordinasi secara intensif juga terus dilakukan dengan pihak Kejari Kendari dan Polda Sulawesi Tenggara, untuk mendukung kelancaran proses persidangan.
Sidang perdana kedua tersangka ini, akan dilaksanakan pada Rabu (29/10/2025) di Pengadilan Tipikor Kendari pada sekira pukul 09.00 WITA. Deddy dan Arif yang sebentar lagi akan berstatus sebagai terdakwa akan dihadirkan secara langsung dalam persidangan.
Kasus ini bermula dari adanya program Quick Wins Presiden untuk akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Quick Wins Presiden ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas RSUD dari tipe D menjadi tipe C. Salah satunya adalah RSUD Koltim dengan nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar yang
bersumber dari DAK.
Namun, dalam prosesnya malah terjadi rekayasa lelang proyek, dan terdapat sejumlah aliran uang terhadap para tersangka dalam perkara ini.
Sejumlah tersangka tersebut yaitu, Bupati Kolaka Timur (Koltim) 2024-2029, Abdul Azis (ABZ); Andi Lukman Hakim (ALH) selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD; Ageng Dermanto (AGD) selaku PPK proyek di Koltim; serta dua pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP) yakni Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).
Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR) yang berperan sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Abdul Azis (ABZ), Ageng Dermanto (AGD), dan Andi Lukman Hakim (ALH) yang diduga sebagai pihak penerima suap, dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11, serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor: Amiruddin. MK
