Lhokseumawe – Situasi memanas di Desa Pulo Meuria, Kecamatan Geurudong Pase, Aceh Utara, akibat sengketa lahan antara PT Satya Agung dan warga setempat, memaksa Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, SH, SIK, MH, MSM turun tangan langsung pada Sabtu (15/11/2025). Kehadirannya di titik rawan konflik menjadi langkah strategis untuk meredam potensi benturan dan menjaga stabilitas kamtibmas yang mulai terancam.
Didampingi Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, serta Panitia Khusus (Pansus) HGU dan Industri yang diketuai Tajudin, S.Sos., Kapolres menelusuri area yang menjadi pusat perselisihan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengurai persoalan yang berisiko memicu gejolak sosial lebih besar.
Di lapangan, Kapolres dan rombongan melakukan pengecekan ketat terhadap batas-batas lahan, mulai dari area yang digarap perusahaan, lahan yang telah dikelola warga, hingga tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Pemetaan faktual ini menjadi dasar penting sebelum keputusan penyelesaian diambil agar tidak menimbulkan konflik lanjutan.
“Kami hadir untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar tidak ada kesimpangsiuran. Dengan mengetahui mana lahan perusahaan, mana lahan warga, dan mana yang belum digarap, penyelesaian dapat diarahkan secara adil dan damai,” ujar Kapolres.
Ia menegaskan bahwa Polri tetap mengedepankan pendekatan humanis untuk mencegah gesekan di tengah masyarakat. “Harapan kami, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan perusahaan. Kami memastikan tidak ada gejolak yang memecah belah warga, sehingga lingkungan tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegasnya.
Selain Kapolres, Arafat Ali Dorong Pemetaan Ulang untuk Akhiri Ketegangan
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, menuturkan dukungannya terhadap pemetaan ulang demi keputusan yang tepat dan tidak merugikan siapa pun. Sementara itu, Ketua Pansus HGU dan Industri, Tajudin, S.Sos., memastikan pihaknya terus melengkapi data dan dokumen pendukung agar langkah penyelesaian memiliki dasar hukum dan sosial yang kuat.
Kunjungan Kapolres disambut antusias warga yang telah lama menunggu penyelesaian. Sulaiman, perwakilan kelompok tani setempat, mengapresiasi keberadaan aparat dan pemerintah sebagai penengah yang dinilai mampu meredakan ketegangan. Ia menilai langkah ini memberi harapan besar bagi penyelesaian damai dan adil tanpa meninggalkan luka sosial.
Dengan pemetaan yang lebih akurat dan sinergi antarlembaga, konflik lahan di Geurudong Pase diharapkan dapat diselesaikan tanpa gesekan fisik maupun sosial. Warga berharap kehadiran aparat menjadi awal pemulihan keamanan di wilayah yang sempat berpotensi memanas tersebut.***
Editor: Amir SagitaReporter: Syaiful Anshori
