Simeulue – Aktivis Simeulue, Adi Mukti, mengecam pernyataan Kepala Inspektorat Alwi Alhas, di salah satu media online, yang mengaku ragu mengaudit sejumlah desa bermasalah karena pertimbangan hubungan kekeluargaan.
Menurut Adi, pernyataan tersebut mencederai prinsip dasar pengawasan dan berpotensi membiarkan penyimpangan pengelolaan dana desa terus berlangsung tanpa penindakan.
“Pernyataan seperti itu tidak bermartabat dan justru melindungi pelanggaran hukum,” kata Adi dalam keterangan tertulis yang diterima Noa.co.id pada Minggu (4/5/2025).
Ia menegaskan bahwa Inspektorat sebagai lembaga pengawasan harus bersikap profesional dan independen, tanpa membedakan apakah pelaku penyimpangan memiliki hubungan kekerabatan atau tidak.
Lebih lanjut, Adi mencontohkan bahwa beberapa desa seperti Lafakha dan Matanurung telah diaudit, bahkan Kepala Desa Lasengalu saat ini tengah diproses secara hukum.
Namun, Adi menyoroti sejumlah desa lain seperti Laya Baung, Sinar Bahagia, Lamamek, Malasin, dan Lok Makmur yang hingga kini belum tersentuh audit, dengan alasan menunggu laporan dari masyarakat.
“Kalau hanya menunggu laporan warga, Inspektorat menjadi lembaga pasif. Padahal, tekanan sosial di desa sering membuat masyarakat takut atau enggan melapor,” ujarnya.
Adi Mukti meminta, agar Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, Monas – Nusar, untuk mengambil langkah tegas dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh desa yang diduga bermasalah.
“Oknum kepala desa yang terbukti melakukan penyimpangan harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas Adi menutup pernyataan nya.
Editor: Amiruddin Mk.
