Aceh Barat Daya — Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Gampong Pante Perak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengemuka. Meski telah lebih dari 60 hari sejak audit, dana ratusan juta rupiah hasil temuan Inspektorat Aceh Barat Daya belum juga dikembalikan oleh pihak keuchik.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat nomor: 125/LHADTT-Inspektorat/2025 tanggal 29 Juli 2025, temuan ini bersumber dari pengaduan masyarakat terkait pengelolaan APBG tahun anggaran 2024.
Laporan tersebut mencatat adanya kelebihan pembayaran, sisa dana yang tidak disetor, hingga pajak yang belum dipungut.
Rinciannya mencengangkan mulai dari Rp75.951.290,68 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2024 belum disetor ke kas gampong.
Kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan di Dusun II sebesar Rp7.260.383, Rp8.030.856 kelebihan bayar pembelian semen untuk pekerjaan jalan desa.
Selanjutnya Rp1.788.649 kelebihan bayar pekerjaan timbunan sirtu dan talud pengaman serta Rp5.459.843 kelebihan bayar rehab saluran.
Kemudian ada sebesar Rp11.730.730 kelebihan bayar operasional pemerintah desa, Rp500.000 pembayaran pajak kendaraan keuchik yang belum dilaksanakan.
Seterusnya ada Rp1.672.500 pajak Pb1 belum dipungut dan disetor dan Rp4.038.711 kekurangan bukti setor pajak.
Plt Kepala Inspektorat Abdya, Hamdi menegaskan bahwa hingga kini Keuchik Gampong Pante Perak tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya.
“Benar, sudah lebih dari 60 hari, temuan hasil audit kita belum dikembalikan ke kas daerah,” tegas Hamdi saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).
Ia mengaku pihaknya telah menyerahkan LHP kepada keuchik dan juga pimpinan daerah sebagai langkah tindak lanjut. Namun, belum ada itikad penyelesaian dari pihak gampong.
“LHP ini sudah kita serahkan ke keuchik dan Pak Bupati. Kami tunggu pengembalian sesuai ketentuan,” katanya.
Inspektorat memastikan akan memperketat pengawasan dan tidak segan melibatkan aparat penegak hukum jika pengembalian dana tidak dilakukan.
Temuan ini menjadi sorotan publik, mengingat program dana desa seharusnya mendorong pembangunan gampong, bukan menjadi celah penyalahgunaan anggaran.
Kasus Pante Perak menjadi alarm keras bagi seluruh keuchik di Abdya agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak diabaikan.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
