Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Halilul Khairi sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penunjukan ini, kata Mendagri, telah melewati tahapan penjaringan dan uji kelayakan secara menyeluruh. Halilul, bersama tiga kandidat kuat lainnya, juga telah menjalani wawancara langsung dengan Mendagri sebelum akhirnya terpilih, Senin.
“Rektor yang baru, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si, Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan acara yang kita lihat sederhana, tapi sangat penting dan sangat berpengaruh bagi IPDN khususnya dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga bagi ASN,” kata Mendagri Tito, 26 Mei 2025.
Mendagri menegaskan, IPDN adalah center of excellence di bidang ilmu pemerintahan yang bersifat lintas disiplin. Dari lembaga ini diharapkan lahir calon-calon birokrat unggulan yang menjadi harapan reformasi birokrasi ke depan. Ia menekankan pentingnya peran IPDN dalam mencetak agen perubahan untuk pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini berjumlah lebih dari empat juta orang.
Menurutnya, perubahan budaya birokrasi hanya dapat terjadi apabila terdapat kelompok kecil yang mampu menjadi motor transformasi. Dalam konteks ini, IPDN merupakan institusi strategis untuk mewujudkan perubahan ASN di masa depan.
“Kalau ASN yang lebih dari empat juta orang tersebut berubah kultur yang lebih baik, reformasi kultural, itu akan dapat mempengaruhi masyarakat. Kenapa? Karena birokratlah pengambil kebijakan,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan harapannya agar IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai think tank yang mampu memberikan masukan berbasis riset kepada Kemendagri serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menekankan, pengambilan kebijakan harus berbasis pada riset dan pendekatan ilmiah. Sebagaimana dikatakan Sosiolog Joseph Stycos, teori tanpa implementasi kebijakan hanya menjadi wacana akademik di menara gading, sementara kebijakan tanpa dasar ilmiah adalah perjudian atau untung-untungan. Karena itu, teori dan kebijakan harus berjalan beriringan.
“Yang terbaik adalah membuat kebijakan didasarkan kepada riset, penelitian yang teruji, maka kita tidak ada untung-untungan. Inilah gunanya lembaga akademik,” tuturnya.
Mendagri juga mengutarakan visinya untuk mendorong sebanyak mungkin lulusan IPDN menempuh pendidikan lanjutan ke luar negeri melalui program beasiswa, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tujuannya adalah membentuk pelaku birokrasi yang tidak hanya memiliki ilmu di bidang pemerintahan, tetapi juga memiliki jaringan internasional, serta kultur budaya baik yang bisa diadaptasi di Indonesia.
“Ingin mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk ke luar negeri melalui program LPDP. Tujuan saya adalah, saya melihat bahwa kalau kita ingin melakukan revolusi mental atau perubahan budaya di Indonesia, maka harus ada agent of change,” ungkapnya.
Ia mencontohkan keberhasilan negara Singapura dan Cina dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pengiriman pelajar ke luar negeri. Singapura mengirim talenta terbaiknya ke kampus-kampus terkemuka dunia melalui beasiswa, seperti President’s Scholarship. Sementara itu, Cina telah memetakan bibit unggul sejak jenjang SMP dan mengirim mereka ke negara-negara maju untuk menjadi motor penggerak transformasi ketika kembali.
“Begitu gelombang ini kembali ribuan ke Cina terjadi perubahan yang luar biasa, sekaligus dengan kualitas pendidikan mereka. Mereka menjadi motor untuk perubahan revolusi mental sekaligus juga perubahan revolusi dengan teknologi. Kita lihat sekarang teknologi di Cina luar biasa,” tandasnya.
Editor: Amiruddin. MK
