Banda Aceh – Ahmad Fadil Lauser Melayu Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Aceh Singkil.
Desakan ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap carut-marut tata kelola pemerintahan di daerah yang belakangan dipenuhi polemik mutasi dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
“keterbukaan harta kekayaan pejabat publik adalah tolak ukur penting untuk menilai integritas seorang pemimpin. Apalagi, dalam situasi di mana keputusan-keputusan pejabat daerah kerap dipertanyakan, publik berhak mengetahui apakah kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan asas kepatutan atau justru menyimpan kejanggalan,” Katanya di Banda Aceh, Minggu, 5 Oktober 2025.
Dia menambahkan, LHKPN jangan hanya formalitas yang sekadar dilaporkan. KPK harus memeriksa secara detail asal-usul kekayaan Bupati, termasuk kemungkinan adanya gratifikasi maupun praktik jual beli jabatan. Transparansi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ahmad Fadil Lauser Melayu menilai, pemeriksaan LHKPN Bupati Aceh Singkil akan membuka jalan bagi akuntabilitas yang lebih luas. Jika ada kejanggalan, mahasiswa mendesak KPK segera mengambil langkah hukum agar praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan tidak semakin mengakar di birokrasi daerah.
Sambungnya, Pemerintahan tidak boleh dijadikan alat memperkaya diri atau kelompok tertentu. Laporan harta kekayaan pejabat harus benar-benar diuji agar rakyat Singkil tidak lagi menjadi korban dari kekuasaan yang disalahgunakan.
“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK )RI untuk segera memeriksa LHKPN Bupati Aceh Singkil,” Tegasnya.
Editor: Amiruddin. MK
